Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ad

Zakaria Abdilah Soroti Program DPRD Tak Dieksekusi PUPR KLU, Inspektorat Diminta Turun Tangan


LOMBOK UTARA – Sejumlah program DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disebut belum bisa dieksekusi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Lombok Utara, Zakaria Abdilah.

Zakaria mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan adanya program DPRD yang digeser atau dialihkan menjadi kegiatan lain. Pasalnya, DPRD hingga kini belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar untuk memastikan pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, dalam rapat gabungan lintas komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan lima OPD beberapa waktu lalu, DPRD telah meminta agar DPA diserahkan. Namun, pihak OPD menyampaikan dokumen tersebut belum rampung.

"Kami belum berani mengatakan ada program yang digeser atau ditumpuk untuk dijadikan program lain. Nanti kita lihat di DPA. Mudah-mudahan itu hanya cerita. Tetapi kalau memang benar terjadi, tentu ini patut dipertanyakan," tegas Zakaria.

Ia menegaskan, APBD merupakan hasil kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD. Karena itu, setiap kesepakatan dalam proses pembahasan anggaran harus dijalankan oleh masing-masing OPD.

Menurutnya, apabila program yang telah disepakati bersama tidak dilaksanakan, hal tersebut sama saja dengan mengabaikan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.

"Kalau memang ada kesengajaan untuk tidak mengeksekusi program atau kegiatan yang sudah disepakati, tentu itu merupakan kesalahan. Secara kelembagaan, kami akan meminta pimpinan dan anggota DPRD lainnya untuk meminta Bupati mengevaluasi OPD yang tidak menjalankan program tersebut," ujarnya.

Selain menyoroti pelaksanaan program DPRD, Zakaria juga mempertanyakan sikap Inspektorat Lombok Utara yang dinilainya belum terlihat melakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan.

Ia menilai, pengawasan Inspektorat seharusnya tidak hanya tertuju pada program pokok pikiran (Pokir) DPRD, tetapi juga mencakup seluruh kegiatan OPD, khususnya program yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah.

"Seharusnya Inspektorat turun dan mengevaluasi juga OPD yang tidak mengeksekusi program. Jangan hanya Pokir yang menjadi anomali. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang tidak melalui pembahasan antara DPRD dan eksekutif, apakah itu juga menjadi perhatian?" sindirnya.

Zakaria berharap Inspektorat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan objektif, sehingga pelaksanaan APBD berjalan sesuai kesepakatan serta tidak ada program yang diabaikan tanpa alasan yang jelas.

Baca Juga
Tag:
Berita Terbaru
  • Zakaria Abdilah Soroti Program DPRD Tak Dieksekusi PUPR KLU, Inspektorat Diminta Turun Tangan
  • Zakaria Abdilah Soroti Program DPRD Tak Dieksekusi PUPR KLU, Inspektorat Diminta Turun Tangan
  • Zakaria Abdilah Soroti Program DPRD Tak Dieksekusi PUPR KLU, Inspektorat Diminta Turun Tangan
  • Zakaria Abdilah Soroti Program DPRD Tak Dieksekusi PUPR KLU, Inspektorat Diminta Turun Tangan
  • Zakaria Abdilah Soroti Program DPRD Tak Dieksekusi PUPR KLU, Inspektorat Diminta Turun Tangan
  • Zakaria Abdilah Soroti Program DPRD Tak Dieksekusi PUPR KLU, Inspektorat Diminta Turun Tangan
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan
Ad