LOMBOK UTARA – Dugaan penyimpangan dalam penganggaran
sejumlah proyek pembangunan jalan melalui APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten
Lombok Utara tahun 2026 mulai menjadi sorotan. Ketua LSM SURAQ Agung Lombok
Utara, Lalu Wiramaya Arnadi, menduga sejumlah paket proyek jalan dimasukkan
tanpa melalui pembahasan dan persetujuan bersama DPRD.
Maya mengungkapkan, dari sejumlah paket pekerjaan jalan yang akan
ditenderkan, menurutnya hanya dua proyek yang dibahas dan disepakati bersama
melalui rapat paripurna DPRD. Sementara sejumlah paket lainnya diduga muncul
setelah penetapan APBD Perubahan dan evaluasi Pemerintah Provinsi NTB.
"Kalau praktik seperti ini benar dilakukan, tentu menjadi persoalan
serius dan patut diduga melanggar ketentuan hukum. Bagaimana mungkin anggaran
proyek yang tidak pernah dibahas dan disetujui bersama tiba-tiba muncul dalam
APBD Perubahan?" tegas Maya.
Ia mengaku telah mengantongi sejumlah data terkait ruas jalan yang diduga
diselundupkan dalam dokumen APBD Perubahan 2026. Salah satu ruas yang menjadi
sorotannya adalah proyek jalan Cupek-Sira.
Maya menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena
menyangkut transparansi penganggaran daerah serta mekanisme persetujuan antara
eksekutif dan legislatif.
Bahkan, pihaknya mengaku telah menyiapkan berkas laporan untuk disampaikan
ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polres. Ia juga meminta aparat penegak hukum
(APH) mengamankan dokumen Badan Anggaran (Banggar), baik terkait APBD murni
maupun APBD Perubahan 2026.
"Kami sudah menyiapkan berkas laporan untuk disampaikan ke Kejati dan
Polres. Kami juga meminta APH menyita atau mengamankan dokumen Banggar, baik
terkait APBD murni maupun APBD Perubahan 2026, agar bisa ditelusuri bagaimana
proses munculnya sejumlah paket proyek tersebut," ungkapnya.
Sorotan serupa juga muncul dari internal DPRD Lombok Utara. Anggota Badan
Anggaran (Banggar) DPRD KLU, Nasrudin, membenarkan adanya persoalan terkait
munculnya sejumlah paket tender proyek jalan yang sebelumnya tidak dibahas
secara khusus bersama DPRD.
Menurut Nasrudin, berdasarkan penjelasan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda), kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dimungkinkan untuk diakomodasi. Namun, jika terdapat perubahan atau
penambahan kegiatan di luar kesepakatan bersama DPRD, semestinya hal tersebut
disampaikan dan dijelaskan kepada legislatif.
"Kalau sesuai penjelasan Bappeda, boleh selama ada di RKPD. Tetapi
kalau ada perubahan di luar kesepakatan dengan DPRD, persoalan itu harus
disampaikan. Hari ini kita akan ada rapat Banggar dengan TAPD. Kita pelajari
dulu seperti apa," ujarnya.
Nasrudin menegaskan, secara etika pembahasan anggaran, apa yang telah
disepakati bersama seharusnya menjadi acuan. Terlebih, dalam pembahasan
sebelumnya hanya terdapat dua proyek jalan yang disepakati, tetapi kemudian
muncul sejumlah tambahan paket pekerjaan.
"Seharusnya apa yang kita sepakati itu dijalankan. Yang kita sepakati
hanya dua jalan, kemudian muncul beberapa tambahan jalan, itu harus
disampaikan. Nanti dalam rapat Banggar dengan TAPD akan kita bahas, apakah
APBD-nya ini siluman atau tidak," tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Lombok Utara lainnya, Tusen Lashima, mengaku
tidak mengetahui adanya pembahasan maupun usulan eksekutif terkait sejumlah
paket proyek jalan tambahan tersebut.
Menurut Tusen, sepengetahuannya, proyek jalan yang dibahas dalam pembahasan
APBD Perubahan hanya dua paket. Sementara sejumlah paket lainnya justru muncul
dalam proses pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
"Kalau di kita, itu tidak dibahas dan tidak ada usulan dari eksekutif. Kalau
yang dibahas itu hanya dua, setahu saya. Kalau yang lain muncul sebagai usulan
baru di ULP, kita tidak tahu itu," ungkap Tusen.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Lombok Utara lainnya, Ardianto, S.H.,
yang dihubungi melalui sambungan telepon untuk dimintai tanggapan terkait
munculnya sejumlah paket proyek jalan tersebut, enggan memberikan penjelasan
lebih jauh. Ia hanya memberikan jawaban singkat.
"Nanti kita dalami," katanya.
