LOMBOK UTARA – Lambannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun
Anggaran 2026 mendapat sorotan dari Ketua LSM SURAQ Agung Lombok Utara, Lalu
Wiramaya Arnadi.
Ia menilai keterlambatan pelaksanaan anggaran, khususnya pada sejumlah
proyek fisik yang menggunakan mekanisme tender, berpotensi berdampak terhadap
kualitas pekerjaan. Pasalnya, hingga memasuki hampir pertengahan November 2026,
sejumlah proyek fisik yang telah ditenderkan disebut belum juga mulai
dikerjakan.
Sementara itu, batas waktu penyelesaian proyek APBD Perubahan ditetapkan
hingga 20 Desember 2026. Artinya, kontraktor hanya memiliki waktu kurang dari
satu bulan untuk menyelesaikan pekerjaan.
"Kita harus mempertanyakan apakah kontraktor mampu menyelesaikan
proyek-proyek tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Jangan sampai karena
mengejar target penyelesaian, kualitas pekerjaan justru dikorbankan,"
tegasnya.
Menurut Maya, proses tender membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mulai dari
tahapan lelang, pengumuman pemenang hingga masa sanggah selama 15 hari, seluruh proses tersebut dapat
memakan waktu kurang lebih satu bulan.
Dengan kondisi itu, ia menyarankan agar proyek-proyek fisik yang belum
memungkinkan dikerjakan sesuai ketentuan waktu dan standar kualitas sebaiknya
tidak dipaksakan untuk dilaksanakan.
"Daripada dipaksakan dengan waktu yang sangat mepet dan berisiko
menghasilkan pekerjaan yang tidak berkualitas, lebih baik dipertimbangkan untuk
tidak dikerjakan. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi hasil pekerjaan tidak
maksimal dan justru merugikan daerah," ujarnya.
Maya juga mempertanyakan proses pelaksanaan tender sejumlah proyek yang
dinilainya perlu mendapat perhatian serius. Ia mengaku khawatir keterbatasan
waktu dapat memunculkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia bahkan mengingatkan agar pola pelaksanaan proyek seperti tahun-tahun
sebelumnya tidak kembali terulang, yakni kontraktor mulai mengerjakan pekerjaan
sebelum Surat Perintah Kerja (SPK)
diterbitkan demi mengejar target penyelesaian.
"Jangan sampai mekanisme seperti tahun-tahun sebelumnya kembali
terjadi. SPK belum keluar, tetapi kontraktor sudah mulai bekerja dengan alasan
mengejar waktu penyelesaian. Kalau itu terjadi, tentu harus dipertanyakan
karena berpotensi menyalahi aturan," katanya.
Lebih lanjut, Maya menegaskan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk
memantau sejumlah proyek fisik berskala besar yang bersumber dari APBD
Perubahan 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan proyek
berjalan sesuai mekanisme, spesifikasi teknis, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan.
"Kami akan turun langsung melihat pekerjaan proyek-proyek besar ini.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau permainan yang berpotensi merugikan
keuangan daerah dan masyarakat, akan kami laporkan langsung kepada aparat
penegak hukum (APH)," tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah lebih serius mengawasi pelaksanaan APBD
Perubahan 2026. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran tidak boleh
mengabaikan aturan, transparansi, dan kualitas hasil pembangunan yang nantinya
akan dimanfaatkan masyarakat.
