Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ad

Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD 2027


LOMBOK UTARA – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan atas penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara, Sahabudin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD 2027.

Fraksi Partai Demokrat melalui Ketua Fraksi, Ardianto, menyoroti pentingnya komitmen eksekutif dan legislatif dalam menjalankan proses penganggaran sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Ia menegaskan, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap mekanisme pembahasan yang telah diatur undang-undang. Kedua lembaga diharapkan tidak melakukan perubahan atau tambal sulam terhadap dokumen anggaran di luar mekanisme yang berlaku.

Ardianto mengungkapkan, berdasarkan evaluasi terhadap dokumen APBD 2024 dan 2025, terdapat kecenderungan perubahan dokumen setelah APBD ditetapkan.

Pihaknya menyadari bahwa sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Namun, persoalan penganggaran pada APBD 2026 dinilai semakin kompleks hingga menimbulkan kejenuhan di kalangan Badan Anggaran (Banggar) dalam membahas dokumen APBD.

Menurutnya, terdapat sejumlah program yang masuk di luar pembahasan, sementara beberapa program DPRD justru terancam tidak dieksekusi tanpa disertai alasan hukum yang jelas.

"Kami berharap persoalan ini tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tegasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut memberikan sejumlah catatan terhadap kebijakan fiskal daerah. Fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan untuk mengurangi kebutuhan pembangunan.

Pemerintah daerah diminta lebih berani dan kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Fraksi PKB menilai optimalisasi potensi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap dapat dipenuhi.

Berbagai pandangan umum fraksi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan RAPBD Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

 

Baca Juga
Tag:
Berita Terbaru
  • Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD 2027
  • Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD 2027
  • Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD 2027
  • Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD 2027
  • Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD 2027
  • Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah Pimpin Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD 2027
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan
Ad