LOMBOK UTARA – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara,
Hakamah, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum
fraksi-fraksi dewan atas penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara,
Sahabudin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan,
serta kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD 2027.
Fraksi Partai Demokrat melalui Ketua Fraksi, Ardianto, menyoroti pentingnya
komitmen eksekutif dan legislatif dalam menjalankan proses penganggaran sesuai
mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus berlandaskan prinsip
transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap mekanisme pembahasan yang
telah diatur undang-undang. Kedua lembaga diharapkan tidak melakukan perubahan
atau tambal sulam terhadap dokumen anggaran di luar mekanisme yang berlaku.
Ardianto mengungkapkan, berdasarkan evaluasi terhadap dokumen APBD 2024 dan
2025, terdapat kecenderungan perubahan dokumen setelah APBD ditetapkan.
Pihaknya menyadari bahwa sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD memiliki
tanggung jawab bersama untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Namun,
persoalan penganggaran pada APBD 2026 dinilai semakin kompleks hingga
menimbulkan kejenuhan di kalangan Badan Anggaran (Banggar) dalam membahas
dokumen APBD.
Menurutnya, terdapat sejumlah program yang masuk di luar pembahasan,
sementara beberapa program DPRD justru terancam tidak dieksekusi tanpa disertai
alasan hukum yang jelas.
"Kami berharap persoalan ini tidak menimbulkan masalah hukum di
kemudian hari," tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut memberikan
sejumlah catatan terhadap kebijakan fiskal daerah. Fraksi PKB mengingatkan
pemerintah daerah agar tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan
untuk mengurangi kebutuhan pembangunan.
Pemerintah daerah diminta lebih berani dan kreatif dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dengan mengoptimalkan berbagai sumber
pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Fraksi PKB menilai optimalisasi potensi PAD menjadi salah satu langkah
penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga kebutuhan pembangunan
dan pelayanan masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Berbagai pandangan umum fraksi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi
dan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan RAPBD Kabupaten Lombok
Utara Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.