LOMBOK UTARA – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara
(KLU), Agus Jasmani, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian
penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, Bupati Lombok Utara,
Najmul Akhyar, menyampaikan gambaran umum struktur pendapatan, belanja, serta
kebijakan pembiayaan daerah dalam RAPBD 2027.
Dalam penyampaiannya, Bupati Najmul
menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 harus berlandaskan prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi
komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di
Kabupaten Lombok Utara.
"Hal ini menjadi komitmen pemerintah
daerah dalam memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di KLU," katanya.
Secara garis besar,
pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp1.340.921.042.427,11.
Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
Rp395.018.547.799,25 dan pendapatan transfer sebesar Rp945.902.494.627,86.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan
sebesar Rp1.335.171.042.427,11. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar
Rp1.048.019.910.399,10, belanja modal Rp156.554.983.266,01, belanja tidak
terduga Rp3.127.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp127.469.148.762.
Dari struktur pendapatan dan belanja
tersebut, RAPBD 2027 mencatat surplus sebesar Rp5,75 miliar. Adapun pengeluaran
pembiayaan daerah juga dianggarkan sebesar Rp5,75 miliar yang dialokasikan
untuk penyertaan modal daerah.
"Dengan demikian, pembiayaan netto
tercatat minus Rp5.750.000.000,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
tahun berkenaan diproyeksikan nihil atau Rp0,00," jelasnya.
Transfer Pusat Turun Rp303 Miliar
Dalam kesempatan itu, Bupati Najmul juga
menyoroti pentingnya penyesuaian fiskal daerah menyusul ditetapkannya UU APBN
Tahun Anggaran 2027 serta terbitnya Surat Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi
Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Lombok Utara
ditetapkan sebesar Rp590.373.824.000.
Angka tersebut mengalami penurunan cukup
signifikan dibandingkan alokasi transfer dalam rancangan APBD sebelumnya yang
tercatat sebesar Rp893.553.640.603,86.
Dengan demikian, terdapat pengurangan
alokasi transfer sekitar Rp303 miliar yang harus diantisipasi pemerintah daerah
melalui penyesuaian struktur pendapatan dan belanja.
Bupati menegaskan, penyesuaian fiskal
tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah
sekaligus memastikan kebijakan penganggaran tetap selaras dengan kebijakan
pemerintah pusat.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri
bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menyusun prioritas pembangunan
tahun 2027, terutama agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas
pelayanan publik dan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat.