LOMBOK UTARA – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Agus Jasmani, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban atau tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD KLU tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara, Sahabudin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Sekda Sahabudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif terhadap rancangan APBD 2027.
Ia mengakui, tantangan fiskal daerah ke depan cukup berat, terutama menyusul penurunan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar terkait selisih angka pendapatan transfer, Sahabudin menjelaskan bahwa proyeksi awal pendapatan transfer sebesar Rp945 miliar lebih merupakan gabungan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp893,55 miliar dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp52 miliar lebih.
Namun, berdasarkan Surat DJPK Nomor S-95/PK/2026, alokasi Transfer Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar Rp590,37 miliar. Dengan demikian, terdapat penurunan lebih dari Rp303 miliar.
"Menyikapi hal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera melakukan rasionalisasi postur R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD saat ini juga, tanpa menunggu APBD Perubahan," tegasnya.
Untuk mengatasi tekanan fiskal tersebut, Pemkab KLU akan melakukan efisiensi belanja operasi nonprioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Efisiensi tersebut diarahkan untuk memperkuat belanja modal serta pembangunan infrastruktur dasar agar lebih merata di seluruh kecamatan.
Dari sisi pendapatan, Pemkab KLU menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp395,01 miliar. Menjawab kekhawatiran Fraksi PKB serta Gabungan Fraksi PDI-P, PKN, dan PBB, Sekda memastikan peningkatan target PAD tidak akan membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.
Menurutnya, optimalisasi PAD akan dilakukan melalui digitalisasi pembayaran pajak menggunakan SIPENDA, pemasangan tapping box, intensifikasi uji petik pajak hotel dan restoran, serta optimalisasi sektor pariwisata dan aset daerah yang belum produktif.
"Peningkatan PAD ditempuh tanpa menaikkan beban retribusi masyarakat kecil," jelasnya.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi Demokrat dan PKB mengenai soliditas kerja sama serta kinerja perangkat daerah, Sahabudin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir ego sektoral maupun budaya kerja asal bapak senang.
Evaluasi kinerja kepala OPD, katanya, akan dilakukan secara objektif berdasarkan Perjanjian Kinerja. Penataan jabatan juga dilaksanakan sesuai sistem merit.
Pemkab KLU turut berkomitmen memvalidasi dan mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD secara proporsional ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi.
Dalam upaya menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pemerintah daerah juga akan mempercepat proses lelang dan pengadaan barang dan jasa sejak Triwulan I.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra dan PNI terkait dominasi belanja pegawai yang mencapai Rp516,6 miliar atau 38,65 persen dari total belanja, Pemkab KLU akan memanfaatkan masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) untuk menyusun peta jalan pengendalian belanja pegawai.
Langkah tersebut meliputi moratorium rekrutmen non-ASN, penataan formasi berdasarkan analisis beban kerja, serta komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan data riil kapasitas fiskal dan angka kemiskinan di Lombok Utara.
Terkait rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp5,75 miliar, khususnya kepada Perumda Air Minum (PDAM) yang saat ini sedang menjalani audit, Sahabudin memastikan pelaksanaannya akan dilakukan secara ketat.
Penyertaan modal tersebut akan didasarkan pada hasil audit, kajian kelayakan investasi, serta target penurunan tingkat kebocoran air yang terukur.
"Hal-hal yang bersifat lebih teknis dan rinci akan kita bahas dan sempurnakan bersama pada rapat-rapat pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD," katanya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027 sekaligus momentum bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk menyamakan persepsi dalam menyusun anggaran daerah yang sehat, produktif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal dari pemerintah pusat.