Lombok Utara – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Lombok Utara memberikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait proyek infrastruktur jalan yang dinilai tidak sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap perubahan APBD, juru bicara Fraksi PDIP, Tusen Lasiman, menyoroti tidak adanya progres pada proyek Jalan Gondang – Baru Murmas – Leong, yang sebelumnya telah dibahas dalam perubahan anggaran. Sebaliknya, proyek yang justru terealisasi adalah Jalan Gondang – Lonang, yang menurut Fraksi PDIP tidak pernah dibahas dalam forum resmi anggaran.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Mengapa proyek Jalan Gondang – Baru Murmas – Leong yang sudah disepakati tidak dijalankan, sementara Jalan Gondang – Lonang yang tidak pernah dibahas malah dieksekusi?” ujar Tusen Lasiman dalam penyampaian pandangan fraksi.
Fraksi PDIP juga mengungkap adanya informasi bahwa pengalihan proyek ini dilakukan atas intervensi dari oknum anggota DPRD Provinsi, yang kemudian langsung menurunkan pelaksana ke lapangan untuk mengerjakan jalan yang dimaksud. Tindakan tersebut dinilai mencederai kewenangan dan proses formal pembahasan anggaran di tingkat kabupaten.
“Kami minta penjelasan resmi, bagaimana mungkin anggaran yang telah dibahas dan disepakati bisa digeser oleh pihak lain tanpa melalui mekanisme yang benar?” tegas Tusen.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mempertanyakan status rencana pembangunan Jalan Akar-Akar menuju Parang Pintas. Mereka ingin memastikan apakah proyek ini sudah masuk dalam rencana perubahan APBD tahun ini atau belum.
“Apakah pembangunan jalan Akar-Akar – Parang Pintas telah direncanakan dalam APBD Perubahan tahun 2025 ini? Kami harap ada kejelasan,” tambahnya.
Di akhir pandangan fraksi, PDIP menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tahap selanjutnya, dengan catatan agar transparansi dan konsistensi pelaksanaan anggaran dijaga sesuai mekanisme yang berlaku.
0 Komentar