LOMBOK UTARA – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Agus Jasmani, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyampaikan gambaran umum struktur pendapatan, belanja, serta kebijakan pembiayaan daerah dalam RAPBD 2027.
Dalam penyampaiannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.
"Hal ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di KLU," katanya.
Secara garis besar, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp1.340.921.042.427,11. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp395.018.547.799,25 dan pendapatan transfer sebesar Rp945.902.494.627,86.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.335.171.042.427,11. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar Rp1.048.019.910.399,10, belanja modal Rp156.554.983.266,01, belanja tidak terduga Rp3.127.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp127.469.148.762.
Dari struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 mencatat surplus sebesar Rp5,75 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah juga dianggarkan sebesar Rp5,75 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
"Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp5.750.000.000,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan diproyeksikan nihil atau Rp0,00," jelasnya.
Transfer Pusat Turun Rp303 Miliar
Dalam kesempatan itu, Bupati Najmul juga menyoroti pentingnya penyesuaian fiskal daerah menyusul ditetapkannya UU APBN Tahun Anggaran 2027 serta terbitnya Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Lombok Utara ditetapkan sebesar Rp590.373.824.000.
Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan alokasi transfer dalam rancangan APBD sebelumnya yang tercatat sebesar Rp893.553.640.603,86.
Dengan demikian, terdapat pengurangan alokasi transfer sekitar Rp303 miliar yang harus diantisipasi pemerintah daerah melalui penyesuaian struktur pendapatan dan belanja.
Bupati menegaskan, penyesuaian fiskal tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan kebijakan penganggaran tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menyusun prioritas pembangunan tahun 2027, terutama agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
