LOMBOK UTARA – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Agus Jasmani, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota DPRD Lombok Utara, Kamah Yudiarto, mendapat tugas membacakan laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Raperda tersebut.

Paripurna dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara, Wakil Ketua DPRD, sejumlah anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Penyampaian laporan Pansus menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda sebelum memasuki proses pengambilan keputusan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjadi langkah pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap regulasi perpajakan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Melalui pembahasan Raperda tersebut, diharapkan regulasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lombok Utara semakin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan iklim investasi daerah.

Laporan Pansus yang dibacakan Kamah Yudiarto selanjutnya menjadi bahan dalam tahapan pembahasan dan tindak lanjut Raperda di DPRD Kabupaten Lombok Utara.