Lombok Utara – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, Gabungan Fraksi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKN, PNI, dan PBB menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi agenda pembahasan bersama pemerintah daerah.
Ketiga Raperda tersebut meliputi:
1. Raperda tentang Kerjasama Daerah
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
1. Raperda tentang Kerjasama Daerah
Gabungan Fraksi menilai bahwa Raperda tentang Kerjasama Daerah memiliki potensi besar dalam memperkuat hubungan antar daerah, namun juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
• Kapasitas administratif dan teknologi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemetaan dan penerapan sistem informasi seperti Sitapada (Sistem Informasi Tata Kelola Kerjasama Daerah) yang kini masih dalam tahap persiapan.
• Koordinasi dan integrasi antar sektor menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta agar proses monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
• Keberlanjutan kerjasama harus dijaga agar perjanjian tidak berhenti di atas kertas, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
• Ketersediaan sumber daya dan pendanaan yang memadai mutlak diperlukan agar kerjasama daerah tidak stagnan.
• Pengukuran dampak kerjasama juga penting, dengan indikator yang jelas seperti peningkatan PAD, jumlah wisatawan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Gabungan Fraksi menekankan bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gabungan mengingatkan pentingnya Raperda ini untuk:
• Menjamin adanya sistem pengelolaan air limbah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
• Menguatkan peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar di bidang sanitasi.
• Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan limbah domestik.
Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat telah menyebabkan volume limbah cair rumah tangga dan industri bertambah pesat. Oleh karena itu, Fraksi Gabungan menilai Raperda ini sebagai langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat Lombok Utara.
2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2016
Terkait dengan perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Gabungan Fraksi menegaskan bahwa revisi regulasi merupakan hal wajar, namun harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan kontekstual.
Fraksi Gabungan memandang bahwa penyesuaian perangkat daerah tidak hanya sebatas mengikuti regulasi nasional, tetapi juga harus memperhatikan kondisi objektif Kabupaten Lombok Utara, termasuk sumber daya manusia, beban kerja, dan karakteristik wilayah.
Tujuannya agar perubahan struktur organisasi perangkat daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah.
Harapan Bersama
Menutup pandangan umum, Gabungan Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKN, PNI, dan PBB menyampaikan harapan besar agar ketiga Raperda ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Utara.
“Kami berharap agar rancangan peraturan daerah ini benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara,” ujar juru bicara Gabungan Fraksi dalam penyampaiannya di hadapan sidang paripurna.
Dengan demikian, Gabungan Fraksi menyatakan setuju agar ketiga Raperda tersebut dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
0 Komentar