Pemkab Lombok Utara Mulai Siapkan Skema KPBU untuk Percepatan Penerangan Jalan

Tanjung - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara resmi memasuki tahapan teknis penyiapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ), ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (20/10). Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri.,ST. MT, Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah, Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto, Sekda KLU Sahabudin.,M.Si Perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai fasilitator penyiapan proyek, 

Kepala Bapprida KLU, Ir. Hermanto dalam laporanya menyampaikan menjadi hari bersejarah sekaligus langkah konkret revitalisasi pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melalui terobosan fiskal daerah.

"Hari ini adalah hari bersejarah sekaligus langkah konkret revitalisasi pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melalui terobosan fiskal daerah, Skema KPBU-APJ hadir menjawab untuk mewujudkan visi daerah Lombok Utara yang terang,"ujarnya.

Tahapan KPBU-APJ di Kabupaten Lombok Utara berjalan dengan progress yang positif, akuntabel, dan transparan, komitmen penuh dari Kementerian Keuangan RI, kehadiran Fasilitator Penyiapan Proyek (FPP), serta pendampingan dari PT PII membuktikan bahwa pendekatan yang diambil telah berada di jalur yang benar.

"Dibutuhkan komitmen penuh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kehadiran Fasilitator Penyiapan Proyek atau FPP, dan pendampingan dari PT PII membuktikan bahwa pendekatan kita berada di jalur yang benar," tambahnya.


Dengan dilaksanakannya Kick Off Meeting ini, Kabupaten Lombok Utara resmi memasuki tahapan teknis yang lebih mendalam, selama kurang lebih tiga bulan ke depan, tim konsultan yang ditunjuk oleh PT PII akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan studi kelayakan pemetaan titil APJ, Analisis aspek finansial serta lainya.

Ir. Hermanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PII yang telah membantu dan memfasilitasi proses penyiapan proyek KPBU-APJ dengan sangat baik. 

Sementara itu Ketua Tim Juru Fasilitasi Proyek untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ), Kemenkeu Hendro Prasetyo via Zoom menyampaikan Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan komitmen penuh dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. 


"Kami ingin menegaskan komitmen pendanaan keuangan untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam menyiapkan dan merealisasikan proyek infrastruktur melalui skema KPBU, antara lain melalui fasilitas Project Development Facility (PDF)," ujar Hendro Prasetyo.

Hendro menyampaikan bahwa proses pengadaan konsultan yang akan mendampingi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah resmi selesai. 

Penugasan ini melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai fasilitator utama.

"Dengan adanya penetapan tim konsultan ini, Hendro optimis bahwa proses fasilitasi dan pematangan proyek dapat berjalan lebih cepat dan terarah,"katanya.



Menurut Hendro, dukungan teknis dari para konsultan  menjadi kunci agar koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dapat berjalan dengan optimal.

"Dengan demikian, penyiapan proyek dan proses transaksi pencapaian dapat dilakukan secara terstruktur, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.


Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini, seraya berharap kerja sama yang terjalin dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mendorong penyediaan layanan penerangan jalan yang terbaik.

"Semoga kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara,"harapnya.

Sementara itu Wabup Kus menyampaikan apresiasi terhadap dukungan penuh dari Kementerian Keuangan RI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), tim konsultan, dan seluruh pihak terkait atas kontribusi nyata dalam pengembangan proyek strategis KPBU APJ.

"Pertemuan Kick-Off Meeting ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan setelah tahap koordinasi dan pemahaman, sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi demi menghadirkan infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat,"katanya.


Wabup Kusmalahadi menegaskan bahwa penerangan jalan merupakan pelayanan publik vital yang berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. 

Melalui proyek KPBU APJ  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan tujuh manfaat strategis yang saling berkaitan meliputi peningkatan keamanan dan keselamatan masyarakat di malam hari, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas malam hari yang lebih produktif.

"Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan kualitas layanan penerangan jalan, sekaligus memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah melalui skema KPBU,"katanya.


Salah satu poin paling krusial adalah percepatan pemerataan pelayanan penerangan jalan, di mana pencapaian target 100 persen titik lampu dapat diselesaikan pada tahun pertama pelaksanaan, jauh lebih cepat dibandingkan pola konvensional yang membutuhkan waktu 9 sampai 10 tahun dengan anggaran Rp16 miliar per tahun.

"Skema ini juga menjamin kualitas layanan dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat Lombok Utara,"katanya.



Untuk mencapai keberhasilan proyek ini, Wabup Kusmalahadi menyampaikan sejumlah arahan dan imbauan khusus kepada seluruh pihak yang terlibat, perangkat daerah terkait diminta memberikan dukungan penuh dan mempercepat proses administrasi serta perizinan yang diperlukan.

 "PT PII dan tim konsultan PDF diharapkan terus memberikan pendampingan profesional dalam aspek teknis, finansial, hukum, dan tata kelola proyek,"katanya.


Sementara itu, Badan Usaha Pelaksana diingatkan agar berkomitmen terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja selama pelaksanaan proyek, masyarakat Lombok Utara juga diajak untuk mendukung dan turut merawat fasilitas penerangan jalan yang akan dibangun.


"Diperlukan perencanaan matang, pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan regulasi, serta pengawasan konsisten,Pemda KLU berkomitmen penuh untuk terus mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana demi kepentingan publik jangka panjang,"tutupnya.