KLU Jadi Rujukan DPRD Bima Susun Perda Trantibum, Wabup Kus Ungkap Strategi Jaga Kondusivitas

Tanjung –Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., menyambut hangat kunjungan studi komparatif Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bima terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) bertempat di Aula Kantor (22/10).Asisten Bidang Pemerintahan Kesra H.Rusdi.,ST serta pejabatan dilingkungan Pol PP KLU.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, M. Erwin, S.IP., M.I.P., yang didampingi oleh Ketua Pansus dan sejumlah anggota dewan lainya  

Dalam sambutan Wabup Kus mengungkapkan bahwa Lombok Utara saat ini tercatat sebagai kabupaten dengan tingkat keamanan terbaik di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab KLU untuk memberikan informasi, data, dan bantuan yang komprehensif guna mendukung kelancaran penyusunan regulasi di Kabupaten Bima.

"Hari ini, status Lombok Utara masih menjadi kabupaten paling aman di NTB, hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik keagamaan, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan ketertiban umum masih bisa kita tekan," ujar Wabup Kusmalahadi.

Ia menambahkan, upaya menjaga kondusivitas ini membutuhkan kerja keras bersama, Pemda KLU tengah merancang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus. Langkah diambil untuk mengantisipasi berbagai gangguan ketertiban di tingkat masyarakat sebelum masalah tersebut berkembang atau memicu keresahan yang lebih luas.

Wabup Kus mengungkapkan temuan penting di lapangan. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) atau adanya titik blind spot yang gelap teridentifikasi sebagai salah satu faktor utama pemicu kerawanan sosial dan gangguan ketertiban.

"Setelah kami analisis, titik-titik yang gelap dan rawan sangat mengganggu, ini adalah tanggung jawab moral kita terhadap masa depan anak-anak kita, karena lokasi seperti itu sering kali menjadi pemicu masalah," tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab KLU saat ini tengah mengusahakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan, targetnya, seluruh ruas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten di Lombok Utara akan mendapatkan penerangan yang memadai.

"Kami sedang mengusahakan KPBU PJU yang prosesnya sudah di pertengahan jalan, ini adalah ikhtiar kita ke depan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat," tambahnya.


Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kab.Bima M. Erwin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima saat sekarang tengah memulai proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Trantibum. 

Lombok Utara dipilih sebagai destinasi studi komparatif utama karena dinilai telah berhasil mencetuskan regulasi serupa, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

"Kabupaten Bima saat ini belum memiliki Perda khusus yang mengatur tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, akibatnya, selama ini pelaksanaan tugas rekan-rekan Satpol PP di lapangan cenderung gamang dalam melakukan penindakan karena tidak ada payung hukum yang kuat sebagai aturan pelaksana dalam pengambilan sikap akhir di lapangan,"katanya.

Ia menegaskan, kehadiran rombongan Pansus bertujuan untuk menggali informasi dan pengalaman secara komprehensif, mulai dari proses penyusunan, mekanisme pembahasan, hingga mempelajari draf Perda yang telah diterapkan di Lombok Utara.

"Proses ini sudah kami lalui cukup panjang, hari ini adalah langkah pertama kami melakukan studi komparatif, slanjutnya, kami akan melanjutkan kunjungan ke Biro Hukum Provinsi, dan tidak menutup kemungkinan akan mencari referensi lebih dalam ke daerah-daerah lain," tambahnya.

Tujuan akhir dari rangkaian studi ini, lanjut M. Erwin, adalah untuk menghasilkan produk hukum yang terbaik dan komprehensif, regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas sejumlah problem ketertiban umum yang dihadapi di Kabupaten Bima.


"Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat berbagi praktik terbaik (best practice) dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berpihak pada ketenteraman masyarakat,"katanya.