Tanjung,Prokopim Setda KLU –Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH.,membuka Rapat Evaluasi pencapaian pajak dan Retribusi daerah Triwulan II Tahun 2026 serta Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Anema Wellness & Resort, Senin (14/9/2026). Hadir juga Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto.,para kepala OPD serta undangan lainya.
Mengawali sambutanya Bupati Najmul memaparkan data bahwa dimana hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan.
"Kalau kita melihat paparan yang disajikan, Rata-rata kita belum mencapai target, memang kita masih di pertengahan triwulan, tetapi keterlambatan ini harus segera dicarikan solusinya," ujarnya.
Bupati Najmul secara rinci menyebutkan beberapa OPD dengan capaian terendah, tentunya agar segera mrncari solusi sehingga target dapat terwujud.
"Tahun ini kita melihat agak lemah pemasukan kita, saya berharap kepada OPD-OPD pengampu retribusi bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi, bila perlu, kita harus selalu mendapatkan kelebihan target setiap tahunnya," tegasnya.
Menanggapi keluhan lapangan yang disampaikan Kepala Bapenda Bupati Najmul menekankan pentingnya peran Kepala Dinas dalam membantu menyelesaikan persoalan teknis, satu kunci utama untuk mengakselerasi pendapatan, Pemanfaatan Teknologi.
"Penting memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, kita sudah melakukan perjalanan studi tiru ke Malang kemarin, dan saya harapkan inovasi itu bisa segera diselesaikan dan diterapkan di sini," kata Bupati.
Ia menjelaskan bahwa sistem berbasis teknologi akan memberikan dua manfaat besar, efisiensi kerja karena data tersaji otomatis, dan ketepatan akurasi pendapatan yang meminimalisir potensi pelanggaran atau kebocoran.
"Jika evaluasi sudah berbasis teknologi, kemungkinan terjadinya pelanggaran sangat kecil, semua dinas silakan mencari referensi, di mana pun ada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dengan cara baik, tidak apa-apa kita tiru. Meniru hal yang baik itu tidak masalah," pesannya.
Bupati Najmul juga meminta agar hambatan administratif, seperti kesulitan penginputan anggaran di Bappeda, dapat didiskusikan secara terbuka dalam forum tersebut bersama Inspektorat untuk menemukan batasan aturan yang jelas.
"Hari ini kita evaluasi persoalan di lapangan yang sulit kita selesaikan, mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama agar target PAD kita bisa tercapai, bahkan terlampaui," pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto, mengungkapkan bahwa meskipun OPD pengampu retribusi memiliki ide-ide brilian untuk meningkatkan pendapatan, realisasinya sering kali terbentur pada proses penganggaran di Badan Anggaran (Banggar).
"Kami di Komisi II sangat sering berdiskusi dengan teman-teman OPD, mereka bercerita bisa meningkatkan PAD, pajak, dan retribusi jika fasilitas terpenuhi, tapi begitu kami bawa hasil diskusi itu ke Banggar, 'harus disisir lagi, harus disisir lagi," ujar Kamah.
Selain isu anggaran, Kamah juga melaporkan perkembangan pembahasan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi, salah satu poin krusial adalah rencana kenaikan retribusi masuk Kawasan Gili.
"Para pelaku usaha di Gili sebenarnya siap, asalkan fasilitasnya lengkap dan ada, dengan gejolak sekarang, hal ini belum sepenuhnya sepakat antara Pansus dengan Bapenda," jelasnya.
Kamah berharap sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun depan, perencanaan sudah dilakukan secara matang agar sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menggenjot PAD Lombok Utara dapat berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi penganggaran.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Tri Darma Sudiana, S.STP., mengungkapkan bahwa capaian realisasi retribusi daerah pada Triwulan II Tahun 2026 masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
"Kalau kita lihat dari capaian realisasi retribusi, khususnya retribusi, ini boleh kita sampaikan masih jauh dari realisasi yang kita targetkan," ujarnya.
Tri Darma menjelaskan bahwa sebelum rapat evaluasi digelar, pihaknya telah berdiskusi informal dengan para pengelola retribusi di lapangan,dimana masih ditemukan berbagai kendala riil yang dihadapi petugas dalam memungut pendapatan daerah.
"Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang teman-teman dari Bapenda dan Inspektorat," jelasnya.
Ia berharap kehadiran Inspektorat dapat memberikan gambaran batasan-batasan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam optimalisasi pendapatan, sementara tim Bapenda siap merumuskan solusi teknis atas keluhan yang disampaikan.
"Jadi harapan kita, bagaimana supaya permasalahan yang kita hadapi terkait retribusi ini bisa kita atasi secara bersama-sama," tegasnya.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi titik balik untuk mengakselerasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU di sisa tahun anggaran 2026, sekaligus memperkuat sinergi antar-OPD dalam mengatasi hambatan pemungutan retribusi di lapangan.(den/dokpim)
Mengawali sambutanya Bupati Najmul memaparkan data bahwa dimana hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan.
"Kalau kita melihat paparan yang disajikan, Rata-rata kita belum mencapai target, memang kita masih di pertengahan triwulan, tetapi keterlambatan ini harus segera dicarikan solusinya," ujarnya.
Bupati Najmul secara rinci menyebutkan beberapa OPD dengan capaian terendah, tentunya agar segera mrncari solusi sehingga target dapat terwujud.
"Tahun ini kita melihat agak lemah pemasukan kita, saya berharap kepada OPD-OPD pengampu retribusi bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi, bila perlu, kita harus selalu mendapatkan kelebihan target setiap tahunnya," tegasnya.
Menanggapi keluhan lapangan yang disampaikan Kepala Bapenda Bupati Najmul menekankan pentingnya peran Kepala Dinas dalam membantu menyelesaikan persoalan teknis, satu kunci utama untuk mengakselerasi pendapatan, Pemanfaatan Teknologi.
"Penting memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, kita sudah melakukan perjalanan studi tiru ke Malang kemarin, dan saya harapkan inovasi itu bisa segera diselesaikan dan diterapkan di sini," kata Bupati.
Ia menjelaskan bahwa sistem berbasis teknologi akan memberikan dua manfaat besar, efisiensi kerja karena data tersaji otomatis, dan ketepatan akurasi pendapatan yang meminimalisir potensi pelanggaran atau kebocoran.
"Jika evaluasi sudah berbasis teknologi, kemungkinan terjadinya pelanggaran sangat kecil, semua dinas silakan mencari referensi, di mana pun ada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dengan cara baik, tidak apa-apa kita tiru. Meniru hal yang baik itu tidak masalah," pesannya.
Bupati Najmul juga meminta agar hambatan administratif, seperti kesulitan penginputan anggaran di Bappeda, dapat didiskusikan secara terbuka dalam forum tersebut bersama Inspektorat untuk menemukan batasan aturan yang jelas.
"Hari ini kita evaluasi persoalan di lapangan yang sulit kita selesaikan, mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama agar target PAD kita bisa tercapai, bahkan terlampaui," pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto, mengungkapkan bahwa meskipun OPD pengampu retribusi memiliki ide-ide brilian untuk meningkatkan pendapatan, realisasinya sering kali terbentur pada proses penganggaran di Badan Anggaran (Banggar).
"Kami di Komisi II sangat sering berdiskusi dengan teman-teman OPD, mereka bercerita bisa meningkatkan PAD, pajak, dan retribusi jika fasilitas terpenuhi, tapi begitu kami bawa hasil diskusi itu ke Banggar, 'harus disisir lagi, harus disisir lagi," ujar Kamah.
Selain isu anggaran, Kamah juga melaporkan perkembangan pembahasan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi, salah satu poin krusial adalah rencana kenaikan retribusi masuk Kawasan Gili.
"Para pelaku usaha di Gili sebenarnya siap, asalkan fasilitasnya lengkap dan ada, dengan gejolak sekarang, hal ini belum sepenuhnya sepakat antara Pansus dengan Bapenda," jelasnya.
Kamah berharap sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun depan, perencanaan sudah dilakukan secara matang agar sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menggenjot PAD Lombok Utara dapat berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi penganggaran.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Tri Darma Sudiana, S.STP., mengungkapkan bahwa capaian realisasi retribusi daerah pada Triwulan II Tahun 2026 masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
"Kalau kita lihat dari capaian realisasi retribusi, khususnya retribusi, ini boleh kita sampaikan masih jauh dari realisasi yang kita targetkan," ujarnya.
Tri Darma menjelaskan bahwa sebelum rapat evaluasi digelar, pihaknya telah berdiskusi informal dengan para pengelola retribusi di lapangan,dimana masih ditemukan berbagai kendala riil yang dihadapi petugas dalam memungut pendapatan daerah.
"Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang teman-teman dari Bapenda dan Inspektorat," jelasnya.
Ia berharap kehadiran Inspektorat dapat memberikan gambaran batasan-batasan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam optimalisasi pendapatan, sementara tim Bapenda siap merumuskan solusi teknis atas keluhan yang disampaikan.
"Jadi harapan kita, bagaimana supaya permasalahan yang kita hadapi terkait retribusi ini bisa kita atasi secara bersama-sama," tegasnya.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi titik balik untuk mengakselerasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU di sisa tahun anggaran 2026, sekaligus memperkuat sinergi antar-OPD dalam mengatasi hambatan pemungutan retribusi di lapangan.(den/dokpim)
0 Komentar