Lombok Utara — Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi R2R3 dan Asosiasi Guru Tenaga Kependidikan Honorer (AGTKH) menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin. Massa menuntut kejelasan status tenaga honorer paruh waktu serta transparansi proses pengusulan data ke pemerintah pusat.
Ketua Aliansi R2R3, Agus Ibrahim, mengatakan terdapat dua tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Pertama, pihaknya mendesak Pemda KLU mempercepat penetapan status paruh waktu bagi para tenaga honorer.
“Tuntutan yang pertama, kami dari aliansi R2R3 dan AGTKH menuntut Pemda KLU untuk mempercepat status paruh waktu untuk teman-teman tenaga honorer,” ujar Agus.
Kedua, massa aksi meminta transparansi data yang diusulkan Pemda KLU ke Kementerian PAN-RB, yang menurut mereka menyebabkan keterlambatan pembukaan portal SSCN untuk penginputan formasi paruh waktu.
Aksi tersebut dimulai dari titik kumpul di depan Kantor DPRD Lombok Utara, kemudian massa berjalan menuju Kantor Bupati KLU. Total peserta aksi mencapai 550 orang, terdiri dari tenaga honorer anggota Aliansi R2R3 dan AGTKH.
Sesampainya di kantor bupati, massa diterima oleh Wakil Bupati KLU, Kepala BKD, dan Sekban.
Namun, Agus menyebutkan bahwa pertemuan tersebut masih bersifat normatif dan belum memberikan kejelasan terkait status tenaga honorer paruh waktu.
“Penerimaan tadi hanya normatif, belum ada titik terang terhadap status tenaga honorer paruh waktu,” tegasnya.
Agus juga menyampaikan bahwa para peserta aksi meminta Wakil Bupati menjadi penjamin agar tidak ada ancaman, intimidasi, atau tindakan pemberhentian terhadap honorer yang mengikuti aksi.
“Kami meminta Wabup menjadi jaminan agar tidak diancam, dikeluarkan, atau diintimidasi sepulang demo,” ungkapnya.
Hingga saat ini, massa masih menunggu sikap resmi Pemda KLU terkait percepatan penetapan status paruh waktu serta pembukaan portal SSCN untuk penginputan data.
0 Komentar