Lombok Utara – Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Lombok Utara, Raden Nyakradi, menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (4/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Raden Nyakradi menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD merupakan bagian penting dari perjalanan pembangunan daerah yang terus berlanjut setiap tahun.
“Tidak terasa tahun demi tahun telah kita lewati dalam pengabdian untuk membangun daerah tercinta Kabupaten Lombok Utara. Hari ini kita kembali membahas rancangan APBD 2026 dengan harapan mampu membawa daerah dan masyarakat Lombok Utara ke arah yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Tekankan Prinsip Efisiensi dan Akuntabilitas
Fraksi Golkar menilai bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting agar kinerja APBD benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD kita masih relatif kecil untuk sebuah tujuan besar. Maka dalam penggunaannya, pemerintah harus menjamin setiap rupiah anggaran dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tegas Raden Nyakradi.
Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu, serta mendorong pemerintah untuk mulai memikirkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) menuju kemandirian fiskal dan stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Raden Nyakradi, Lombok Utara memiliki potensi pendapatan yang besar, terutama dari sektor pariwisata dan potensi daratan.
“Berdasarkan kajian, dari tiga gili saja kita memiliki potensi pendapatan hingga Rp700 miliar per tahun. Jika ditambah dengan potensi di daratan, sangat realistis PAD Lombok Utara bisa mencapai Rp1 triliun per tahun,” ungkapnya.
Ia pun mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tersebut di tengah tantangan fiskal yang ada.
Penurunan Pendapatan Transfer dan Penyesuaian Anggaran
Fraksi Golkar juga mencermati adanya penurunan pendapatan transfer sebesar Rp206,75 miliar, yang menurutnya harus diikuti dengan penyesuaian terhadap postur KUA-PPAS yang telah disusun sebelumnya.
“Perlu sinkronisasi antara perhitungan anggaran sebelumnya dengan kondisi terkini. Kami meminta pemerintah menyesuaikan bentuk postur anggarannya secara transparan,” kata Raden Nyakradi.
Prioritas pada Pembangunan Infrastruktur dan Sektor Dasar
Terkait efisiensi anggaran, Fraksi Golkar menekankan agar pemerintah lebih selektif dalam menetapkan program prioritas.
“Kami memandang pengadaan kendaraan dinas, baik roda empat maupun roda dua, belum layak menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Sebaliknya, Fraksi Golkar menilai perbaikan infrastruktur jalan koneksi di pelosok-pelosok desa jauh lebih mendesak untuk ditangani. Berdasarkan data, sekitar 4,5 persen jalan kabupaten dan strategis desa masih dalam kondisi rusak, baik di wilayah pedesaan maupun pusat kecamatan.
“Infrastruktur jalan yang baik akan mendorong konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan serta memperkuat program ketahanan pangan agar masyarakat Lombok Utara dapat hidup lebih layak dan sejahtera.
Soroti Peningkatan SDM dan Reformasi Birokrasi
Di akhir pandangannya, Raden Nyakradi menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi dan penerapan meritokrasi ASN, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Baik dari sisi pendapatan maupun belanja, tata kelola keuangan perlu terus dibenahi agar kinerja APBD semakin baik dan profesional,” pungkasnya.
0 Komentar