Lombok Utara — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara, Ardianto, mendesak Bupati untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyusul rendahnya semangat kerja aparatur yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian berbagai dokumen dan program perencanaan pembangunan daerah.
Dalam keterangannya, Ardianto menyebut bahwa hampir seluruh dokumen penting perencanaan, mulai dari RPJMD, Pertanggungjawaban APBD, RAPBD-P 2025, hingga sejumlah dokumen lainnya, mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan lemahnya koordinasi dan minimnya integrasi kerja antar-OPD.
“Dari hasil evaluasi kami di Fraksi Partai Demokrat, hampir seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah cenderung terlambat. Ini berdampak langsung pada lambatnya realisasi program pembangunan,” ujar Ardianto yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Lombok Utara bidang Aparatur, Pemerintahan, Hukum, dan Perundang-undangan.
Ia menilai, penyebab utama persoalan tersebut adalah kurangnya semangat kerja serta kecenderungan OPD bekerja secara sendiri-sendiri. Akibatnya, data dan dokumen antar-OPD tidak saling terintegrasi.
“Jika dokumen tidak terintegrasi, selain berdampak pada ketidakakuratan data dan keterlambatan, juga membuat capaian program masing-masing OPD tidak sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ardianto menekankan bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang memiliki semangat kerja tim dan mampu bekerja secara terpadu.
Melihat situasi ini, pihaknya meminta Bupati Lombok Utara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar tumbuh kembali semangat kerja bersama yang solid, terarah, dan sejalan dengan visi misi kepala daerah serta harapan masyarakat Lombok Utara.
“Kami berharap Bupati segera melakukan langkah konkret agar seluruh OPD dapat bekerja dengan semangat tim, mampu menerjemahkan visi misi pemerintah daerah, dan menjawab harapan masyarakat,” pungkas Ardianto.
0 Komentar