Lombok Utara – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Agus Jasmani, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan itu disampaikan Agus Jasmani usai rapat paripurna DPRD Lombok Utara dengan agenda penyampaian penjelasan Kepala Daerah terkait RAPBD 2026 serta pandangan umum seluruh fraksi di DPRD.
“Setelah kita mendengarkan penjelasan Kepala Daerah dan menyimak pandangan seluruh fraksi, kami menilai pembahasan RAPBD tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap pro terhadap masyarakat,” ujar Agus Jasmani.
Ia menambahkan, adanya penyesuaian pada postur anggaran menjadi perhatian serius DPRD, terutama setelah terjadi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar lebih dari Rp200 miliar, yang sebelumnya telah disepakati dalam pembahasan KUA-PPAS.
“Terhadap postur anggaran, tentu harus disesuaikan kembali. DPRD berkomitmen melanjutkan pembahasan RAPBD secara konstruktif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan masukan dari setiap fraksi serta memastikan sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Agus juga berharap Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti seluruh pandangan, saran, dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD dengan semangat kolaboratif. Menurutnya, fungsi pengawasan dan penganggaran akan dijalankan secara optimal agar RAPBD 2026 benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Lombok Utara.
“Kami juga mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan konstruktif, kritis, dan solutif untuk penyempurnaan dokumen RAPBD ini. Mayoritas fraksi menginginkan agar APBD 2026 memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Agus Jasmani berharap proses pembahasan RAPBD 2026 dapat berjalan lancar, produktif, dan tetap berlandaskan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan daerah.
“Semoga pembahasan berikutnya berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya.
0 Komentar