Lombok Utara — Gabungan Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) dan Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) DPRD Kabupaten Lombok Utara menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang dinilai telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Dalam pandangan umumnya, Gabungan Fraksi menilai pemerintah daerah telah berupaya menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan penting dalam memastikan pembangunan berkelanjutan. Namun, Fraksi PBB menegaskan bahwa arah dan prioritas RAPBD 2026 masih perlu diperkuat agar benar-benar menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Lombok Utara.
“Lebih dari lima belas tahun berdiri, Lombok Utara masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, lemahnya layanan publik, ketimpangan antarwilayah, serta lambatnya pemerataan infrastruktur dasar,” tegas juru bicara Fraksi PBB.
Fraksi PBB menilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Masih banyak desa tertinggal yang menghadapi keterbatasan akses terhadap jalan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar.
Soroti Struktur Anggaran dan Dominasi Belanja Operasi
Berdasarkan penjelasan Bupati terhadap RAPBD 2026, total Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1,189 triliun, dengan Belanja Daerah sebesar Rp1,184 triliun. Secara makro, struktur anggaran tersebut tampak berimbang, namun Fraksi PBB mengingatkan bahwa porsi belanja operasi masih sangat dominan dibandingkan belanja modal.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran masih terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, bukan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Fraksi PBB.
Fraksi meminta agar pemerintah daerah meningkatkan komposisi belanja modal, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dasar pedesaan, fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan modal dan pelatihan produktif.
Selain itu, Fraksi juga mendorong peningkatan prioritas anggaran di bidang keagamaan, penguatan ekonomi pesantren, dan pembinaan generasi muda, yang selama ini dinilai belum optimal.
Dorongan Optimalisasi PAD dan Aspirasi Masyarakat
Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp341,6 miliar, Fraksi PBB menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan melalui pemberantasan kebocoran retribusi, penertiban aset daerah, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.
“Kami tidak ingin potensi daerah yang besar justru hilang karena lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur,” tegas Fraksi PBB.
Selain itu, Fraksi juga menekankan pentingnya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama masa reses DPRD. Menurutnya, hasil reses merupakan bahan strategis dalam menentukan prioritas alokasi anggaran agar penyusunan RAPBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Bangkit Bersama Menuju Lombok Utara yang Sejahtera dan Religius
Menutup pandangan umum, Fraksi PBB dan FKN menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2026 ke tahap berikutnya.
“Membangun Lombok Utara bukan pekerjaan mudah, tetapi dengan arah kebijakan yang jelas, keberanian mengambil keputusan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, kita dapat mewujudkan kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religius,” ujar Fraksi PBB dalam pernyataannya.
Gabungan Fraksi berharap agar APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat.
0 Komentar