Lombok utara – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Ardianto, menyampaikan tanggapannya usai mengikuti Rapat Paripurna Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar hari ini.
Dalam keterangannya kepada media, Ardianto menilai penjelasan kepala daerah yang disampaikan oleh Wakil Bupati cukup menggambarkan arah perubahan fiskal daerah di tahun 2025. Salah satu poin penting yang disorotinya adalah peningkatan signifikan pada sisi pendapatan dan belanja daerah.
"Hari ini kita mendengarkan penjelasan kepala daerah terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon dalam perubahan APBD 2025. Dari pemaparan Wakil Bupati, terlihat bahwa ada peningkatan pendapatan daerah, dan secara otomatis berdampak pada naiknya belanja daerah," ujar Ardianto.
Menurutnya, belanja daerah yang semula dirancang sebesar Rp1,145 triliun dalam APBD murni 2025, kini naik menjadi sekitar Rp1,2 triliun dalam rancangan perubahan. Kenaikan ini ditopang oleh beberapa komponen pendapatan.
"Peningkatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp700 juta. Selain itu, terdapat penerimaan dari pos pendapatan lain-lain yang sah sekitar Rp26 miliar, serta penerimaan dari pembiayaan sebesar lebih dari Rp110 miliar," jelasnya.
Meskipun terdapat pengurangan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sekitar Rp10 miliar, lanjut Ardianto, secara keseluruhan pendapatan daerah tetap mengalami kenaikan, yang turut mendorong naiknya alokasi belanja daerah.
"Kalau kita cermati lebih lanjut, meski ada pengurangan dana transfer, namun peningkatan PAD dan pembiayaan lebih besar, sehingga belanja daerah pun ikut naik. Ini perlu dicermati bersama agar setiap tambahan anggaran benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat," tegasnya.
Fraksi Demokrat, menurut Ardianto, akan terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD ini, termasuk memastikan anggaran tambahan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
0 Komentar