Tanjung-Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan agenda penyampaian jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Acara berlangsung di Ruang Sidang DPRD setempat dan dihadiri oleh anggota Forkopimda KLU, para Kepala OPD, serta sejumlah undangan lainnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, yang didampingi oleh Wakil Ketua I Hakamah dan Wakil Ketua II I Made Karyase, SPdH. Rapat ini juga diikuti oleh anggota dewan lainnya.
Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD dan Tanggapan Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., mewakili Bupati, menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum dari berbagai fraksi DPRD terkait perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Beberapa isu yang dibahas termasuk program prioritas pembangunan, pengentasan kemiskinan, inisiatif pemulihan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur.
Fraksi Gerindra:
Wabup Kus menekankan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program-program prioritas dalam APBD Perubahan 2025 dapat menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam sektor pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah daerah juga akan mempertimbangkan skema tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Fraksi PNI:
Terkait pengurangan belanja hibah untuk lembaga pendidikan dan sosial, Kusmalahadi menjelaskan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan alokasi anggaran, dengan dana BOS yang sebelumnya masuk dalam belanja hibah kini dialihkan ke belanja pegawai dan barang/jasa.
Fraksi PDI Perjuangan:
Mengenai tenaga kontrak yang dirumahkan, Wabup Kus menjelaskan bahwa tenaga kontrak yang telah mengikuti seleksi dan masuk dalam database akan dipertimbangkan untuk diusulkan dalam program paruh waktu, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
Infrastruktur dan Pembangunan Jalan:
Menanggapi keluhan terkait kondisi jalan di wilayah pelosok, Kusmalahadi menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan perbaikan jalan yang berhubungan langsung dengan konektivitas ekonomi masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Kecamatan Bayan.
Fraksi Golongan Karya dan Fraksi Demokrat:
Wabup Kus juga merespon masukan terkait peningkatan belanja operasional dan perubahan struktur anggaran. Belanja operasional yang meningkat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk belanja pegawai dan barang/jasa yang terkait dengan masyarakat.
Pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan
Kusmalahadi juga mengungkapkan capaian penurunan angka kemiskinan dari 23,96% menjadi 20,74%, yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan program-program yang lebih terarah.
Kerjasama Harmonis Eksekutif dan Legislatif
Pada akhir penyampaian, Wakil Bupati Kus mengucapkan terima kasih atas masukan yang konstruktif dari setiap fraksi. Ia berharap kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara.
Dengan adanya dialog terbuka dan tindak lanjut terhadap masukan dari DPRD, diharapkan pembangunan daerah dapat semakin optimal, menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Lombok Utara.
0 Komentar