Lombok Utara-Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Agus Jasmani secara resmi membuka Rapat Sidang Paripurna DPRD KLU dalam rangka Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil Reses Masa Sidang II Tahun Dinas 2025.
Sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD KLU ini dipimpin langsung oleh Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Hakamah dan Wakil Ketua II I Made Karyese, S.Pd.H. Turut hadir para anggota DPRD,Dandim 1606 Mataram Letkol Inf. Ngakan Made Marjana, Pj. Sekda KLU Sahabudin, M.Si, staf ahli bupati, para asisten Setda, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar menyampaikan bahwa substansi dari perubahan APBD tahun 2025 merupakan bentuk tindak lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga perubahan RKPD.
“Proses dan tahapan penyusunan rancangan perubahan APBD ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis,” ujar Najmul.
Ia menegaskan, seluruh komponen di KLU berperan aktif dalam proses ini dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga,” tambahnya.
Najmul juga menekankan bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses yang mudah, namun dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
“Saya yakin dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa mencapai hasil terbaik untuk masyarakat Lombok Utara,” ucapnya optimistis.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, Bupati memaparkan postur perubahan APBD 2025 yang merupakan turunan dari dokumen kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara. Beberapa penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja juga turut disampaikan, termasuk alokasi tambahan dari pendapatan transfer yang belum terakomodir sebelumnya.
“Harapannya, penyesuaian ini bisa dibahas dan disepakati dalam tahapan berikutnya secara tepat waktu,” jelas Najmul.
Menutup penyampaiannya, Bupati juga mengungkapkan kabar menggembirakan mengenai penurunan angka kemiskinan di KLU.
“Berdasarkan data resmi BPS Provinsi NTB, KLU mencatat penurunan angka kemiskinan paling progresif di NTB. Jika tren ini terus berlanjut, insyaallah dalam beberapa tahun ke depan, KLU tidak lagi menjadi daerah termiskin,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan anggaran daerah demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.
0 Komentar