Lombok utara-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Lombok utara,Agus jasmani, secara tegas meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pelaksana proyek pembangunan, terutama rekanan atau kontraktor yang dinilai bekerja hanya sebatas menggugurkan kewajiban.
"Pembangunan bukan sekadar formalitas. Bukan asal bangun, lalu serah terima begitu saja," tegas Ketua DPRD dalam keterangannya kepada media, Kamis (14/08). Ia menyoroti sejumlah proyek yang dinilai minim pengawasan, tidak tepat waktu, bahkan kualitasnya diragukan.
Menurutnya, pembangunan terlebih untuk fasilitas vital seperti kantor pemerintahan harus menjamin kualitas, ketepatan waktu, serta manfaat jangka panjang. "Apalagi membangun kantor yang akan digunakan dalam jangka panjang, tentu harus benar-benar memperhatikan kualitas. Kapan lagi kita bisa membangun kalau bukan sekarang? Maka jangan asal jadi," ujarnya.
Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah lebih selektif dalam memilih kontraktor. Rekanan yang hanya bekerja sekadar memenuhi kewajiban kontrak, tanpa mempertimbangkan mutu dan keberlanjutan hasil kerja, harus dievaluasi secara serius.
"Kami tidak ingin uang rakyat terbuang percuma untuk proyek-proyek yang tidak maksimal. Kami menuntut kualitas, ketepatan waktu, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Ketua DPRD juga mengingatkan kepala daerah agar tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap rekanan yang tidak profesional. “Kami di DPRD siap mendukung langkah-langkah strategis yang berorientasi pada pembangunan berkualitas dan akuntabel,” pungkasnya.
0 Komentar